PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI (PDRB), PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP
BELANJA DAERAH DI KABUPATEN PASAMAN BARAT
(Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran 2005-2012)
Oleh
1
Fitria Wulandari,
2
Asrizal,
3
Jolianis
1
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera
Barat
2
Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
3
Dosen STKIP PGRI Sumatera Barat
ABSTRACT
FitriaWulandari. 09090052. Effect of Economic Growth (GDP), Revenue
(PAD) and the General Allocation Fund (DAU) of the Government
Expenditure In West Pasaman. Thesis. Economic Studies Program STKIP
PGRI West Sumatra. Padang. 2013.
Local Government to allocate funds in the budget Expenditure in the budget
to increase the fixed assets. Expenditure allocation is based on local needs for
facilities and infrastructure, both for the convenience of the government and
pablik facilities. This study aims to analyze : (1) Effect of Economic Growth on
Local Spending, (2) Effect of local revenue (PAD) of the Shopping Area, (3)
Effect of the General Allocation Fund (DAU) to Regional Shopping, (4)
Economic Growth, Revenue, General Allocation Fund simultaneously on
Government Expenditure In West Pasaman .
Types of research used in this study is a quantitative approach. Object of
research conducted in the West Pasaman. The data used are time series data year
budget period 2005-2012 obtained from BPKAD and BPS. The variables tested
were the Economic Growth GDP seen from the data (X1), Revenue (X2), the
General Allocation Fund ( X3 ) as the independent variable and Expenditure ( Y )
as the dependent variable. The data will be analyzed through the classical
assumption. While used to test the hypothesis significance testing and multiple
linear regression analysis.
This study found that : (1) Economic Growth significant effect on regional
expenditure, (2) Revenue Expenditure bepengaruh significant, (3) General
Allocation Funds significant effect on regional expenditure, and simultaneous
hypothesis testing (4) Economic Growth, Revenue and General Allocation Funds
significant effect on regional expenditure .
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap
Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.
PENDAHULUAN
Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat
Kabupaten dan Kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU
No.25 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang
Pemerintah Daerah Dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi
Pemerintah Daerah (pemda) dikarenakan Pemda memiliki kewenangan lebih
besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien
dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat.
Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk
menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Selain itu UU
juga memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk
menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja daerah dengan menganut asas
kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah yang dialokasikan dalam APBD.
Proses penyusunan anggaran pasca UU No. 22 Tahun 1999 (dan UU No. 32
Tahun 2004) melibatkan dua pihak yaitu: pihak eksekutif dan legislatif, masingmasing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai
pelaksana operasional daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD yang
hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses
ratifikasi anggaran. Penyusunan APBD diawali dengan kesepakatan antara
eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum APBD dan Prioritas serta Plafon
Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Anggaran Belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan
kebijakan umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran yang kemudian
diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum
diterapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya
merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya
merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key dalam
Yovita:2011:02). Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam
pengalokasian anggaran sektor publik, dan dapat diatasi dengan pendekatan ilmu
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap
Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.
ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal
dalam public expenditure management.
Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja
daerah dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja daerah ini
didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk
kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh
karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah
daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah
lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Akan
tetapi pemanfaatan belanja daerah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang
produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan dan program-program
layanan publik.
Infrastuktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada
pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka
masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman
yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat,
dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk
membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya Belanja Daerah maka
akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat
meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari
dalam daerah yang mana pemungutan dan pengelolaannya merupakan
kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan per Undang-Undangan (Darise:2009:33).
Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah
untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk
membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD
yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi pemerintah
daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap
Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.
peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran
Belanja Daerah yang signifikan hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah
tersebut banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya.
Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam
mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara
satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan
fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satunya yaitu
dana perimbangan dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yang
pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras
dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32 Tahun 2004). Dengan
adanya transfer dana dari pemerintah pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa
lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Daerah di
daerahnya.
Adapun data Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai
berikut :
TABEL 1.1
DATA PDRB, PAD, DAU DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
(DALAM JUTAAN RUPIAH)
TAHUN
BELANJA
DAERAH
%
Per
tamba
han
PDRB
Pertumbu
han
Ekonomi
PAD
%
Per
tamba
han
DAU
%
Per
tamba
han
2005 97.810,79 0 1.988.703,86 0 3.572,67 0 109.228,00 0
2006 246.270,98 151,783 2.115.152,39 6,358 14.292,73 300,057 243.281,00 122,728
2007 386.855,94 57,085 2.250.818,83 6,414 19.599,54 37,129 271.069,00 11,422
2008 399.307,59 3,219 2.394.934,54 6,403 20.556,24 4,881 305.576,07 12,730
2009 453.251,24 13,509 2.544.771,31 6,256 23.220,62 12,961 323.123,28 5,742
2010 490.644,13 8,250 2.707.342,74 6,388 24.204,87 4,239 350.371,16 8,433
2011 557.397,96 13,605 2.881.110,75 6,418 28.646,70 18,351 437.992,67 25,008
2012 659.236,02 18,270 3.063.879,74 6,344 32.493,95 13,430 457.694,68 4,498
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan BPS Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2013
Dari data di atas dapat dilihat bahwa Belanja Daerah (BD) dari tahun ke
tahun mengalami peningkatan, adapun peningkatan yang paling tinggi terjadi pada
tahun 2006 yaitu sebesar sebesar 151,783% hal ini dapat diartikan bahwa pada
awal pemekaran Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2005, Pemda Pasaman
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap
Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.
Barat sangat banyak mengeluarkan dana untuk pemebangunan Daerahnya dan
juga untuk kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari peningkatan BD, maka sangat
seimbang dengan perkembangan PDRB di Kabupaten Pasaman Barat, karena
semakin tinggi pengeluaran BD yang terjadi semakin tinggi juga PDRB yang ada.
Dimana dari tabel di atas dapat dikatakan PDRB Kabupaten Pasaman Barat dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan yang bagus hingga mencapai tingkat
pertambahan sebesar 6,418% sampai dengan tahun 2011.
Sedangkan kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak jauh berbeda
dengan kondisi BD, dimana kondisi PAD juga mengalami peningkatan
pertambahan dari tahun ke tahun, dimana tingkat persentase pertambahan PAD
yang tertinggi yaitu sebesar 300,057% yang terjadi pada tahun 2006. Sedangkan
pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 tingkat persentase PAD hanya
mengalami sedikit pertambahan bahkan mengalami penurunan dari tahun ke
tahun. Dengan perubahan PAD yang semakin kecil dapat dikatakan bahwa
kemampuan untuk membiayai belanja akan mengalami penurunan bahkan tidak
akan terdanai. Dengan kondisi seperti ini bahwa PAD belum dapat diandalkan
untuk membiayai program dalam BD yang terus terjadi seiring tuntutan kebutuhan
dan cakupan layanan publik yang harus semakin baik.
Dengan menurunnya kemampuan PAD dalam membiayai BD, maka
dibutuhkan transfer dari pemerintah pusat yang disebut dengan DAU, dimana
dalam data di atas dapat dilihat bahwa DAU mengalami peningkatan 122,728%
pada tahun 2006. Dan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 DAU terus
mengalami peningkatan persentase sampai 25,008% pada tahun 2011. Jika
dibandingkan dengan persentase BD pada tahun 2011, yaitu sampai mencapai
perubahan pertambahan sebesar 13,605%. Dengan kondisi seperti ini dapat
terlihat bahwa DAU ikut membiayai operasi dan belanja pembangunan daerah
yang oleh Pemda dilaporkan diperhitungan APBD. Tujuan dari tranfers DAU ini
adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin
tercapainya standar pelayanan publik minimun diseluruh wilayah.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian lebih jauh tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan
Dana Alokasi Umum Kabupaten Pasaman Barat terutama pengaruhnya terhadap
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap
Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.
Belanja Daerah dan bermaksud untuk menuangkan ke dalam skripsi yang berjudul
“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten
Pasaman Barat”.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang ada maka yang menjadi permasalahan
adalah apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Belanja Daerah di
Kabupaten Pasaman Barat ?
Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penlitian ini adalah
untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,
Dana Alokasi Umum secara parsial dan simultan terhadap Belanja Daerah di
Kabupaten Pasaman Barat.
TINJAUAN PUSTAKA
Keuangan Daerah
Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu,
dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna
dan berhasil guna. Berkaitan dengan hal tersebut maka berbagai cara untuk
memperoleh sumber keuangan dan untuk apa saja sumber keuangan tersebut
digunakan menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Daerah. Menurut Suhanda
(2007:43) keuangan daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.
Belanja Daerah (BD)
Menurut Halim (2007:100) belanja daerah merupakan penurunan dalam
manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap
Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.
deplesi aset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas
dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana.
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)
PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh
seluruh unit usaha kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah pada
periode tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir dihasilkan
oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai
tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap
tahunnya, sedangkan PDRB atas harga konstan merupakan nilai tambah barang
dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada suatu tahun
tertentu sebagai tahun dasar. Dimana sejak tahun 2005 BPS telah melakukan
perubahan tahun dasar dalam perhitungan PDRB dari tahun 1993 menjadi tahun
2000 sebagai tahun dasar perhitungan PDRB atas dasar harga konstan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang
menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk
membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
adalah sumber pendapatan yang harus selalu terus menerus dipacu
pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian Pemerintah Daerah
sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada
masyarakat.
Dana Alokasi Umum (DAU)
Menurut Darise (2009:38) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk pemerataan dan mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah.
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap
Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.
Kerangka Konseptual
Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang akan
diambil adalah :
1. Pertumbuhan Ekonomi bepengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah bepengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
4. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi
Umum secara bersama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
METODOLOGI PENELITIAN
Sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu untuk melihat sejauh mana
pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD), maka penulis
berusaha membuktikan permasalahan yang dihadapi dengan pemecahan secara
pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat pada
bulan Agustus 2013. Dalam pengumpulan data, peneliti akan menggunakan data
Time Series (urutan waktu) yaitu data yang dikumpulkan dari tahun ke tahun
(tahun 2005-2012) dimana data tersebut merupakan data skunder yang diperoleh
dari lembaga atau Instansi Pemerintah yaitu BPKAD (Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah) dan BPS di Kabupaten Pasaman Barat.
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)
(X1)
Belanja Daerah (BD)
(Y)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
(X2)
Dana Alokasi Umum (DAU)
(X3)
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap
Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.
Teknik Analisa Data
1. Analisa Deskriptif
2. Uji Asumsi Klasik
3. Model Regresi
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi
variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun persamaan regresi, yaitu
: Y= α+ b1 X1+ b2X2+ b3X3+e
Dimana :
Y = Belanja Daerah
a = Konstanta
X1 = PDRB
X2 = PAD
X3 = DAU
b1,b2,b3 = Koofesien regresi X1, X2 dan X3
e = Kesalahan Pengganda (error)
PEMBAHASAN
Tabel 4.8
Coefficients
a
No Variabel Koefisien Regresi t
hitung
Sig. Keterangan
1.
2.
3.
4.
(Constant)
PDRB
PAD
DAU
-225084,048
0,163
22,971
-0,797
-4,272
4,671
8,430
-3,076
0,013
0,010
0,001
0,037
Signifikan
Signifikan
Signifikan
Fhitung
= 717,023
Fsig
= 0,000
a
RSquare
= 0,998
Adjusted R Square = 0,997
Sumber : Hasil pengolahan data (2013)
Dilihat dari nilai t
hitung
untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar
4,671 dan untuk membandingkannya dengan nilai t
tabel
, maka dapat dilihat
melalui rumus df = n-k pada p-value = 0,05 sehingga diperoleh nilai ttabel
sebesar
2,015. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi terhadap
Belanja Daerah berpengaruh signifikan karena menunjukkan thitung sebesar 4,671 >
t
tabel
sebesar 2,015 dan angka signifikan 0,010. Oleh karena itu angka signifikan
0,010 < 0,05. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara parsial atau
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap
Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.
individu Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Belanja Daerah. Semakin besar Belanja Daerah yang dikeluarkan
terutama belanja modal, maka akan semakin bagus Pertumbuhan Ekonomi yang
ada. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Askam Tuasikal (2008) dan
Yulia Yustika Sari (2007), yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini
mengindikasikan Pertumbuhan Ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting
dalam menentukan penerimaan daerah.
Sedangkan dilihat dari nilai thitung untuk variabel Pendapatan Asli Daerah
adalah sebesar 8,430 dan untuk membandingkannya dengan nilai t
tabel
, maka
dapat dilihat melalui rumus df = n-k pada p-value = 0,05 sehingga diperoleh nilai
t
tabel
sebesar 2,015. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli
Daerah terhadap Belanja Daerah berpengaruh signifikan karena menunjukkan
t
hitung
sebesar 8,430 > t
tabel
sebesar 2,015 dan angka signifikan 0,001. Oleh karena
itu angka signifikan 0,001 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
secara parsial atau individu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Belanja Daerah, Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya
semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula Belanja Daerah
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terutama pada belanja modal. Hasil ini
sejalan dengan penelitian Askam Tausikal (2008) dan Yulia Yustika Sari (2007),
yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap
Belanja Daerah.
Sedangkan dilihat dari nilai signifikan Dana Alokasi Umum juga
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, hal ini dapat dilihat karena
angka signifikan hanya 0,037 dan kecil dari 0,05 (0,037 < 0,05). Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa secara parsial atau individu Dana Alokasi Umum
(DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, Ho ditolak
dan Ha diterima. Akan tetapi jika dilihat dari nilai koofisien DAU, maka koofisien
DAU bernilai negatif sebesar -3,076. Untuk membandingkannya dengan nilai
t
tabel
, maka dapat dilihat melalui rumus df = n-k pada p-value = 0,05 sehingga
diperoleh nilai t
tabel
sebesar 2,015. Oleh karena itu t
hitung
sebesar -3,076 < t
tabel
sebesar 2,015. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengaruh DAU berbanding terbalik
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap
Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.
terhadap Belanja Daerah, yang artinya Dana Alokasi Umum tidak menjadi acuan
utama dalam proses penyusunan APBD dan alokasi Belanja Daerah di Pasaman
Barat, tetapi ada sejumlah faktor tertentu yang mempengaruhinya, misalnya
proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) setiap Kabupaten yang
memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah dan sosial politik daerah. Selain
itu, sebagian pemerintah daerah juga mengharapkan dana bagi hasil, DAK dan
sumber-sumber penerimaan lainnya.
Berdasarkan hasil koofisien DAU yang bernilai negatif sebesar -3,076 dapat
juga dikatakan bahwa semua DAU yang diterima oleh Pemerintah Daerah tidak
semuanya digunakan untuk Belanja Daerah, akan tetapi digunakan untuk hal-hal
lain yang tujuan untuk membangun daerah, dengan ini dapat dikatakan bahwa
dalam membiayai Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tidak ketergantungan
sepenuhnya terhadap pemerintah pusat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Kesit
Bambang Prakosa (2004) yang menyatakan bahwa variabel DAU memiliki
pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian dapat
disimpulkan terdapat keterkaitan antara transfer dari pemerintah pusat dengan
belanja pemerintah daerah walaupun tidak semuanya digunakan untuk Belanja
Daerah.
Berdasarkan tabel 4.8 di atas diperoleh F
hitung
untuk variabel PDRB, PAD,
dan DAU adalah sebesar 717,023 dan untuk membandingkannya dengan nilai
Ftabel
, maka dapat dilihat melalui rumus dk = n-k-1 pada p-value = 0,05 dan df = k
sehingga diperoleh nilai F
tabel
sebesar 6,590. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa
PDRB, PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah berpengaruh signifikan karena
menunjukkan Fhitung sebesar 717,023 > F
tabel
sebesar 6,590 dan angka signifikan
0,000. Oleh karena itu angka signifikan 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa secara simultan variabel PDRB, PAD dan DAU berpengaruh
signifikan terhadap variabel Belanja Daerah. Oleh karena itu model regresi pada
penelitian ini dapat dipakai untuk memprediksi Belanja Daerah pada Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat.
Berdasarkan pada tabel 4.8 di atas menunjukkan koefisien determinasi
variabel PDRB, PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah sebesar 0,997. Artinya
terdapat pengaruh yang sangat kuat antara PDRB, PAD dan DAU terhadap
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap
Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.
Belanja Daerah. Hal ini menandakan bahwa variabel independen (PDRB, PAD,
DAU) memberikan pengaruh terhadap variabel dependen (BD) sebesar 99,7% dan
sisanya sebesar 0,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dihitung dalam
penelitian ini. Pengaruh yang sangat kuat dari ketiga variabel tersebut
menunjukkan bahwa manajemen pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
di Pasaman Barat yang tercermin dalam APBD sangat ditentukan oleh besar
kecilnya PDRB, PAD dan DAU. Dalam pernyataan lain dapat dikatakan bahwa,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pasaman Barat dalam melakukan alokasi
anggaran publik yang diperuntukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
terutama yang terkait dengan Belanja Daerah sangat tergantung pada PDRB,
PAD, dan DAU.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Pemerintah Kabupaten
Pasaman Barat tentang Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah tahun anggaran
2005-2012, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Secara Parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi
(PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)
terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini menunjukkan
bahwa secara parsial pola manajemen pengeluaran pemerintah daerah
Kabupaten Pasaman Barat, khususnya yang terkait dengan Belanja Daerah,
rata-rata Pemerintah Daerah lebih bergantung pada PDRB, PAD dan DAU.
2. Secara bersama terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pertumbuhan
Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum
(DAU) terhadap Belanja Daerah, hal ini ditunjukkan dengan hasil
perhitungan F
hitung 717,023 > F
tabel
6,590 atau dengan angka signifikan 0,000
< 0,05. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini dapat diartikan
bahwa apabila PDRB, PAD dan DAU mengalami peningkatan maka Belanja
Daerah juga akan mengalami peningkatan.
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap
Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.
Saran
Belanja Daerah diarahkan untuk lebih pada peningkatan proporsi belanja
kepentingan publik seperti meningkatkan belanja modal. Dalam penggunaannya,
Belanja Daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan
sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program program strategis daerah.
KEPUSTAKAAN
Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek.
Jakarta: Rineka Cipta.
Askam, Tuasikal. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap
Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Jurnal
Ekonomi dan Informasi Akuntansi.
Bastian, Indra. (2002). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
----------------- (2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Berutu, Reza Monandar. (2009). Pengaruh APBD terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Kabupaten Dairi. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
Darise, Nurlan. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Indeks.
---------------- (2009). Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD). Jakarta: Indeks.
Dwi Kurniawan, Septiawan. (2010). Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi
Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten
Ponerogo. Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi Tarbiyah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang.
Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS.
Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah.
Jakarta: Salemba Empat.
Handayani. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum
Terhadap Belanja Daerah (Analisis Flypaper Effect di Kabupaten Cianjur).
Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia:
Jakarta.
Hariadi, Pramono, dkk. (2010). Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba
Empat.
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap
Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.
Kesit, Bambang Prakosa. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)
Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah.
Jurnal Ekonomi. Universitas Islam Indonesia.
Mahmudi. (2007). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta:
STIM YKPN.
Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
Noerdiawan, Deddi, dkk. (2007). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba
Empat.
Nugroho, Suratno Putro. (2010). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengelolaan
anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa
Tengah. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Di
Ponegoro: Semarang.
Riwu Kaho, Josef. (2005). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik
Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.
Siregar, Syofian. (2010). Statistik Deskriptif Untuk Penelitian. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
Suhanda. (2007). Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Padang: Andalas
Lima sari.
Sukirno, Sadono. (2008). Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran
dari Klasik hingga Keynesian Baru. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Tambunan, Robinson. (2007). Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Jakarta:
Bumi Aksara.
Todaro, Michael.(2006). Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
Yovita, Farah Marta. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengelolaan
anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia. Skripsi
Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi: Semarang.
Yulia, Yustika Sari. (2007). Pengaruh PDRB, PAD dan DAU Terhadap Belanja
Modal. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi.
Zuriah, Nurul. (2009). Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta:
Bumi Aksara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar